BARNARD, MOHAMMED FARRELL AVICENNA and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2026) URGENSI PENGAWASAN PENERBITAN IZIN BERUSAHA DI ERA DIGITAL KEPADA USAHA BERISIKO DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAH YANG LAYAK (GOOD GOVERNANCE). _065 HAN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_ABSTRAK.pdf Download (269kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text MOHAMMED FARRELL AVICENNA BARNARD_DAFPUS.pdf Download (319kB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Namun, mayoritas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memiliki izin usaha formal, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, dan program pemberdayaan. Pemerintah merespon kondisi ini melalui pembaruan sistem perizinan berbasis digital seperti Online Single Submission (OSS) dan perumusan regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital dan menilai efektivitas pelaksanaannya dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya melalui pendekatan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Mengevaluasi implementasi prinsip Hukum Administrasi Negara (asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas). Dan mengidentifikasi rekomendasi perbaikan sistem pengawasan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan analisis deskriptif, ditemukan bahwa digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) telah menciptakan kemudahan administratif, namun masih menghadapi tantangan substansial seperti rendahnya literasi digital pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketimpangan infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh kesederhanaan prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum administrasi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keadilan administratif yang merata bagi seluruh pelaku usaha. Reformulasi kebijakan, penguatan peran pemerintah daerah, dan pendampingan hukum menjadi rekomendasi penting ke depan.
Kata kunci: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hukum administrasi negara, OSS, perizinan usaha, AUPB, digitalisasi perizinan.

Actions (login required)

View Item