CAHYONO, FREDIE EKO and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2018) TUGAS DAN WEWENANG BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUGIHMANIK NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN. _043 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FREDIE EKO CAHYONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text FREDIE EKO CAHYONO_DAFPUS.pdf Download (112kB)

Abstract

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan perwujudan otonomi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD merupakan wakil dari penduduk desa untuk menyalurkan aspirasinya berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti, dianalisis secara kualitatif dan kemudian diuraikan secara jelas dan sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di desa Sugihmanik dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tugas dan wewenang meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan adalah faktor internal yaitu kurangnya SDM dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa. Faktor eksternal adalah kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitas yang kurang memadai,dana operasional tidak mencukupi. Menurut penulis, BPD sebagai wakil dari masyarakat desa harus lebih aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa dan dalam rapat pembahasan atau pembuatan kebijakan dapat adil, dapat membedakan antara tugas dan kepentingan pribadi, sehingga terciptanya keharmonisan di dalam membuat dan menjalankan kebijakan demi kepentingan bersama
Kata Kunci : tugas dan wewenang , Badan Permusyawaratan Desa, Perdes.

Actions (login required)

View Item