ADI, HERI PURNOMO and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2018) TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS. _037 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HERI PURNOMO ADI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_ABSTRAK.pdf Download (4kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text HERI PURNOMO ADI_DAFPUS.pdf Download (55kB)

Abstract

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah guna menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah itu sendiri dapat disebut sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk menegakkan hukum di daerah. Namun dalam pelaksanaannya seringkali masih terhambat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah di Kabupaten Banyumas sudah berjalan baik dan selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ada. Dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor penghambat yang berasal dari internal Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, maupun faktor-faktor dari masyarakat.
Kata Kunci : Wewenang, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item