HADINNIANTI, OKI ALVIANA and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2018) TINJAUAN MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PARTAI POLITIK. _036 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text OKI ALVIANA HADINNIANTI_DAFPUS.pdf Download (120kB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokrasi. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu Pemilihan Umum. Pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 22E. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 merupakan pembaharuan bagi pemilu di Indonesia sebab pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Namun, dasar hukum yang digunakan dalam pemilihan umum tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum banyak menimbulkan pro dan kontra sebab memuat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap pemilu serentak bagi partai politik dan upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik yang kontra atau tidak setuju dengan ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode Pendekatan Yuridis empiris adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan objek permasalahan yang sedang dibahas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah implikasi ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan dampak yang luas bagi parpol peserta pemilu khususnya pilpres dalam hal pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Parpol yang memenuhi presidential threshold secara otomatis dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres tahun 2019, sebaliknya parpol yang tidak memenuhi presidential threshold tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden kecuali parpol tersebut bergabung dengan parpol lain sehingga dapat mencapai presidential threshold yang telah ditetapkan. Di samping itu, pihak yang tidak setuju dengan ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dinilai bertentangan dengan konstitusi maka dapat melakukan pengujian atas Undang-Undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, Presidential Threshold

Actions (login required)

View Item