TRISTY, MARSATANA TARTILA and Hananto, Untung Dwi and Indarja, Indarja (2018) PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS. _035 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_DAFPUS.pdf Download (56kB)
	Text MARSATANA TARTILA TRISTY_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi yang harus dijalankannya. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menitikberatkan pembahasan pada salah satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Permasalahan yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus? 2) Apa hambatan-hambatan dari pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus serta bagaimana solusi-solusi yang dapat diterapkan atas berbagai hambatan tersebut?
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a) Pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati, b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 2) Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kudus: a) Pengawasan sebagai sarana politik, b) Pengawasan belum memberikan kontribusi optimal pada pengelolaan Pemerintahan Daerah, c) Pengelolaan pengawasan belum efektif, d) Tersumbatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, e) Belum memiliki infrastruktur pengelolaan yang lengkap, f) tidak tertibnya pelaksanaan dokumentasi. Kemudian untuk solusi-solusi dari berbagai hambatan tersebut dapat dijelaskan melalui upaya peningkatan fungsi pengawasan DPRD, yakni: a) Menentukan agenda pengawasan, b) Merumuskan metodologi pengawasan, c) Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis, d) Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, e) Penyusunan laporan yang tepat, f) Menindaklanjuti hasil pengawasan, dan g) Menilai Kinerja dalam LKPJ.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Kudus

Actions (login required)

View Item