WULANDARI, JESSICA and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2018) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 71/PUU-XIV/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. _031 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JESSICA WULANDARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text JESSICA WULANDARI_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text JESSICA WULANDARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text JESSICA WULANDARI_DAFPUS.pdf Download (170kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara dengan Nomor Register 71/PUU-XIV/2016. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan 8, serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menimbulkan permasalahan. Berlakunya ketiga pasal tersebut menimbulkan permasalahan dalam syarat pencalonan kepala daerah dan kepala daerah yang terpilih yang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran hakim yang terdapat dalam pertimbangan dan mengetahui implikasi yuridis Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016.
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara normatif kuantitatif.
Hasil penelitian, bahwa penafsiran majelis hakim konstitusi dengan melihat pertimbangan hakim sebelumnya maka pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada diberlakukan dengan pembatasan syarat siapa saja yang dapat mencalonkan diri. Pada pasal 163 ayat (7) dan (8) UU Pilkada, mahkamah dalam pertimbangannya melihat kembali pertimbangan pada putusan terdahulu, sehingga diberlakukan syarat untuk membatasi keberlakuan Pasal 163 ayat (7) dan (8). Implikasi putusan tersebut jelas menimbulkan pertanyaan dan terjadinya permasalahan hukum yang baru.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Pilgub

Actions (login required)

View Item