MAMDUH, MUHAMMAD and Herawati, Ratna and Saraswati, Retno (2018) AKIBAT HUKUM PEMILU SERENTAK TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. _029 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD MAMDUH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text MUHAMMAD MAMDUH_DAFPUS.pdf Download (133kB)

Abstract

Pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu menjadi pembahasan dan koreksi disetiap pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Pelaksanaan pemilu Tahun 2014 lalu, terkait dikeluarkannya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum legislatif dilakukan serentak pada tahun 2019 mendatang. Serta mengabulkan permohonan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia serta hubugannya terhadap sistem Presidensial di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian terhadap UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diperbaharui menjadi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengalami perubahan pasal-pasal. Perubahan pasal-pasal tersebut mengakibatkan berubahnya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu ke depannya dilaksanakan secara serentak. Kemudian, pemilu serentak mempunyai hubungan terhadap pengatan sistem presidensial di Indonesia. Karena dengan diterapkannya pemilu serentak, parpol cenderung berkoalisi karena kesamaan pandangan, ideologi dan tujuan sehingga kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan akan cenderung diindahkan oleh para pihak di parlemen.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Pemilu Serentak, Sistem Presidensial.

Actions (login required)

View Item