Partogi, David and Hananto, Untung Dwi and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2017) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. _137 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 137 David Partogi - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text 137 David Partogi - abstrak.pdf Download (79kB)
	Text 137 David Partogi - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text 137 David Partogi - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 137 David Partogi - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text 137 David Partogi - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text 137 David Partogi - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 137 David Partogi - dapus.pdf Download (131kB)

Abstract

Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sistem perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi
seiring dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011. Selanjutnya, dalam skripsi ini
akan dibahas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan serta hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bagaimana penyelesaiannya.
Penelitian dalam hal ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Data-data yang objektif didapat melalui wawancara, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan untuk melengkapi data yang ada. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yang menarik kesimpulan terhadap permasalahan untuk
memperoleh kesimpulan akhir.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengatur regulasi pengawasan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.
Kata Kunci : Tugas, Wewenang, Otoritas Jasa Keuangan

Actions (login required)

View Item