PUSPITASARI, LANA and Hardjanto, Untung Sri and Soemarmi, Amiek (2018) PELAKSANAAN PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN (SDI) DI INDONESIA. _025 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LANA PUSPITASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text LANA PUSPITASARI_ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text LANA PUSPITASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text LANA PUSPITASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text LANA PUSPITASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text LANA PUSPITASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text LANA PUSPITASARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text LANA PUSPITASARI_DAFPUS.pdf Download (142kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Ikan yang besar. Hal ini menyebabkan pencurian dan perusakan Sumber Daya Ikan terus meningkat oleh Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing. Melihat kondisi tersebut, penegakan hukum bidang perikanan dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan guna melindungi sumber daya ikan di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada tiga rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pengadilan perikanan sebagai upaya perlindungan sumber daya ikan di Indonesia, langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian hukum di luar pengadilan perikanan serta hambatan-hambatan yang terjadi dan cara menyelesaikannya.
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. Perlindungan sumber daya ikan ditunjang dengan penegakan hukum untuk diberikan sanksi pidana agar mengakibatkan efek jera. Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan. Hakim Ad Hoc Perikanan yang bertugas pada Pengadilan Perikanan diangkat guna memeriksa dan memutus perkara perikanan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka, serta metode penyajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja juga tabel sebagai narasinya dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembentukan pengadilan perikanan melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang disempurnakan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan sebagai Lembaga Hukum yang dapat mengadili Tindak Pidana Perikanan dengan cepat, tepat dan murah guna melindungi sumber daya ikan di Indonesia. Penegakan hukum tidaklah hanya melalui proses di pengadilan. Alternative dispute solution umumnya disebut penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan yang terjadi seringkali terlihat pada proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
Kata kunci : Pengadilan Perikanan, Perlindungan Sumber Daya Ikan

Actions (login required)

View Item