YULIANTO, NUGRAHA HADI and Hananto, Untung Dwi and Prihatin, Eko Sabar (2018) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI PERSIAPAN PADANG CANDU KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT. _022 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text NUGRAHA HADI YULIANTO_DAFPUS.pdf Download (56kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. desa terdiri dari desa dan desa adat, penggunaan penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Desa merupakan pondasi bagi pembangunan di Indonesia, dengan adanya otonomi yang diberikan daerah kepada desa menjadikan desa memiliki otoritas untuk mengurus dirinya sendiri.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Persiapan Padang Canduh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Nagari Persiapan Padang Canduh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Solusinya? Dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Persiapan Padang Candu Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tersebut dalam hal penyelenggara penyelenggara pemerintahannya.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data yang diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Dari penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Nagari Persiapan Padang Candu dalam hal penyelenggara pemerintahannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendala dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Persiapan Padang Candu ini adalah belum adanya peta wilayah perbatasan antar Desa yang di ukur secara akurat sehingga menimbulkan masalah dalam melihat perbatasan antar Desa, dan kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat mengenai pembentukan Nagari Persiapan (Desa Persiapan) atau pemekaran Nagari (Pemekaran Desa) yang menganggap bahwa yang dimekarkan adalah adat nya, tetapi dalam hal ini yang dimekarkan pemerintah adalah pelayanan masyarakatnya sedangkan adat tidak di ganggu gugat.
Kata Kunci : Penyelenggara Pemerintah Desa, Nagari Persiapan Padang Candu

Actions (login required)

View Item