Handoyo, Mosehan and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Hananto, Untung Dwi (2018) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _020 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mosehan Handoyo_C0VER.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Mosehan Handoyo_ABSTRAK.pdf Download (62kB)
	Text Mosehan Handoyo_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)
	Text Mosehan Handoyo_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Mosehan Handoyo_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text Mosehan Handoyo_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Mosehan Handoyo_DAFPUS.pdf Download (90kB)

Abstract

Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota. Jadi, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Permasalahan yang diteliti ini, adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan faktor apa saja yang menghambat Inspektorat Daerah Semarang dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Inspektorat Kabupaten Semarang yang mana dalam tugas dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan/urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, disamping juga berpedoman kepada peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pengawasan. Adapun kewenangannya sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat Inspektorat Daerah Semarang dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sedangkan faktor-faktor yang mendukung Inspektorat Daerah Semarang dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana prasarana, instrument pengawasan dan ketersediaan anggaran maupun kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, dan dapat memberikan anggaran dana yang lebih memadai.
Kata kunci : Inspektorat Kabupaten Semarang, pengawasan, pemerintahan daerah

Actions (login required)

View Item