ASMARA, ERICA VIDYA and Wisnaeni, Fifiana and Hananto, Untung Dwi (2018) PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KENDAL. _019 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ERICA VIDYA ASMARA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_ABSTRAK.pdf Download (77kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text ERICA VIDYA ASMARA_DAFPUS.pdf Download (130kB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah penyelenggaraan pengawasan yang dalam Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Tulisan ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kendal. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: pertama: Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal. Kedua: Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal dan bagaimana solusinya.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada inspektorat kabupaten kendal, dan sudah terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pemeriksaan tahun 2017 yang didalamnya mencakup tentang pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Selain itu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kendal di antaranya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta penyediaan anggaran dana yang dibatasi. Supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terselenggara dengan lebih optimal, maka memerlukan peningkatan anggaran pengawasan dan sarana prasarana kerja pengawasan.
Kata kunci : Inspektorat Daerah, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item