HUSNA, HIDAYATUL and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2018) PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU DALAM BIDANG PERHUBUNGAN DARAT MENURUT PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU. _018 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HIDAYATUL HUSNA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text HIDAYATUL HUSNA_DAFPUS.pdf Download (102kB)

Abstract

Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah instansi teknis daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang handal di Provinsi Riau sehingga aksesibilitas di seluruh wilayah Provinsi Riau dapat terjangkau. Pembangunan Perhubungan Provinsi Riau khususnya Bidang Perhubungan Darat sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Riau. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan diantaranya : Mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan di Bidang Perhubungan Darat Provinsi Riau dalam perumusan kebijakan transportasi darat, untuk mengetahui pelaksanaan rumusan kebijakan transportasi darat Dinas Perhubungan di Bidang Perhubungan Darat Provinsi Riau, dan kendala-kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya.
Metode Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisa data secara kualitatif, dan hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk penulisan hukum.
Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut (1) Rumusan kebijakan Bidang Perhubungan Darat Dinas Provinsi Riau untuk mewujudkan misi Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Rumusan kebijakan tersebut : Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan Program pengembangan sarana penunjang transportasi. (2) Pelaksanaan kebijakan yang telah terlaksana yaitu Penertiban lalu lintas angkutan antar jemput di kota Pekanbaru, Pembangunan jaringan rel kereta api, Pembinaan jalan khusus di Provinsi Riau, Pengawasan dan pengendalian keselamatan LLAJ pada ruas dan titik daerah rawan kecelakaan, Pelaksanaan Hari Perhubungan Nasional, Pembuatan SIG database infrastruktur Perhubungan Provinsi, Pemeliharaan fasilitas LLAJ pada ruas jalan di seluruh Provinsi Riau, dan Pengadaan marka jalan dan pemasangan rambu rambu lalu lintas. (3) Kendala-kendala yang dihadapi seperti Kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan, Kurang koordinasi dengan instansi lain, dan Kurangnya kesadaran masyarakat. Penyelesaian dari kendala tersebut yaitu mengurangi pengawasan dan melakukan pengawasan di hari-hari atau titik-titik tertentu, perlunya Dinas Perhubungan Provinsi Riau khususnya Bidang Perhubungan Darat perlu melakukan koordinasi tidak hanya dengan jajaran Perhubungan baik pusat maupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, tetapi juga dilakukan dengan instansi lain lintas sektor terkait, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami peraturan – peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
Kata kunci : Dinas Perhubungan, Bidang Perhubungan Darat, Provinsi Riau

Actions (login required)

View Item