Widiyanti, Rahayu Tri and Indarja, Indarja and Hananto, Untung Dwi (2017) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. _123 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-abstrak.pdf Download (6kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text 123 Rahayu Tri Widiyanti-dapus.pdf Download (53kB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Depok diharapkan dapat
menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif dan responsive. Lebih
khusus, penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yaitu
penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data dari hasil studi kepustakaan dan wawancara.
Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran secara keseluruhan
bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Depok dalam
pembentukan peraturan daerah telah mengalami kemajuan yang baik. Dalam kurun waktu 3 tahun ini DPRD Kota Depok menyusun 27 perda. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, Karena adanya anggota dewan dalam mengusulkan materi perda dominan politik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD secara kuantitas dalam membuat inisiatif Raperda masih sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan partisapasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dari segala aspek. Faktor eksternal, karena masih
kurangnya koordinasi tingkat kota pada saat implementasi raperda.
Diantara kedua faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam
pembentukan peraturan daerah Kota Depok, faktor internal merupakan faktor yang paling menghambat dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD hanya 25% dari perda yang telah disusun. Maka solusi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok dengan melakukan peningkatan terhadap anggota dewan dari masing-masing fraksi untuk dapat menghasilkan raperda untuk kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : DPRD, fungsi legislasi, peraturan daerah Kota Depok.

Actions (login required)

View Item