MAGHFIROH, KHOLIFATUL and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2018) PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. _016 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text KHOLIFATUL MAGHFIROH_DAFPUS.pdf Download (143kB)

Abstract

Pada dasarnya semua masyarakat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana seperti pada persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam perkembangan, ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana ini sering diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dan telah beberapa kali diputus dengan beberapa putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Dari hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan mantan narapidana dimulai dari Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan yang terbaru yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menentukan syarat tersebut dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Implementasi dari putusan tersebut yaitu terdapat pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah belum dilakukan perubahan mengenai syarat tersebut.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pencalonan, Mantan Narapidana

Actions (login required)

View Item