TYAGITA, BIDARI and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2018) UPAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PETAMBAK GARAM KECIL DI KABUPATEN PATI. _015 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BIDARI TYAGITA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB)
	Text BIDARI TYAGITA_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text BIDARI TYAGITA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text BIDARI TYAGITA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text BIDARI TYAGITA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text BIDARI TYAGITA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	Text BIDARI TYAGITA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text BIDARI TYAGITA_DAFPUS.pdf Download (200kB)

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi suatu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi petambak garam kecil di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan daerah dengan potensi tambak garam yang sangat memadai, sehingga banyak dari warganya yang bermata pencaharian sebagai petambak garam kecil. Kesejahteraan petambak garam kecil dirasa kurang terlihat dan masih kurang mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan perlindungan serta hambatan apa saja yang timbul.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada bahan hukum yang mengikat dan dikaitkan dengan penerapan dari peraturan ke dalam praktek. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan untuk petambak garam kecil di Kabupaten Pati berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang diberikan sudah cukup baik apabila dilihat dari bantuan yang telah diberikan antara lain penyediaan prasarana usaha pergaraman (berupa lahan, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam), kemudahan memperoleh sarana usaha pergaraman (berupa bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, kincir angin, geoisolator, teknologi pemurnian garam, dan mobil operasional), jaminan kepastian usaha, dan pengendalian impor garam dengan membatasi dilakukannya impor garam. Namun masih dihadapi berbagai hambatan yang timbul yang terbukti dari rendahnya tingkat pendidikan petambak garam kecil, minimnya sumber dana, tidak adanya koordinasi antara petambak garam kecil dan dinas terkait, belum adanya pendataan khusus, serta pengurusan izin petambak garam kecil yang masih dipungut biaya yang cukup tinggi. Perlu dibentuknya suatu aturan khusus memuat perlindungan petambak garam kecil dirasa perlu untuk memaksimalkan upaya perlindungan.
Kata kunci : Perlindungan Petambak Garam Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pati

Actions (login required)

View Item