THERESIA, MARLINA and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2018) PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017. _013 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARLINA THERESIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text MARLINA THERESIA_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text MARLINA THERESIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (112kB)
	Text MARLINA THERESIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text MARLINA THERESIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text MARLINA THERESIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text MARLINA THERESIA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text MARLINA THERESIA_DAFPUS.pdf Download (57kB)

Abstract

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berkaitan dengan fungsi pembentukan Perda tersebut, DPRD dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak-hak yang dimiliki serta fungsi-fungsi yang diberikan kepada mereka. Diketahui bahwa masih kurangnya produk hukum yang bersumber dari inisiatif DPRD, hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda belum dijalankan secara optimal.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Semarang, hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD Kota Semarang selama proses pembentukan peraturan daerah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif,yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata di lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Kota Semarang berpedoman pada Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dibagi ke dalam lima bagian yaitu bagian kesatu perencanaan penyusunan Perda, bagian kedua program pembentukan Perda, bagian ketiga penyusunan Raperda, bagian keempat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda, dan bagian kelima penyempurnaan Raperda. Terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu masih minimnya usul inisiatif yang diajukan oleh DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, ketepatan waktu, serta penguatan fungsi legislasi DPRD terhadap aturan mekanisme partisipasi rakyat. Upaya pemerintahan daerah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kemampuan SDM dari anggota dewan DPRD Kota Semarang, keterlibatan pimpinan dewan dalam mengarahkan anggota dewan, dan membuat aturan mekanisme partisipasi publik.
Kata Kunci : DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah, Kota Semarang

Actions (login required)

View Item