Putra, Muhamad Chairul and Hardjanto, Untung Sri and Herawati, Ratna (2017) PELAKSANAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2016. _107 HTN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-abstrak.pdf Download (6kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB) |
|
|
Text
107 Muhamad Chairul Putra-dapus.pdf Download (12kB) |
Abstract
Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Kabupaten Blitar diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Program KB memiliki tujuan ganda, yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Peran yang diemban Dinas PPKB-P3A dalam melaksanakan program KB tingkat daerah sangat berpengaruh
dalam capaian program KB di Kabupaten Blitar. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. Pertama, bagaimana pelaksanaan program KB oleh Dinas PPKB-P3A di Kabupaten Blitar?. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi
oleh Dinas PPKB-P3A dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Blitar? Serta bagaimana upaya mengatasinya?.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara meneliti terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang
digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar.Permintaan masyarakat Kabupaten Blitar akan alat kontrasepsi peserta keluarga berencana masih didominasi pemakaian alat Kontrasepsi hormonal daripada alat kontrasepsi jangka panjang. Program KB juga digunakan sebagai sarana pengembangan Keluarga Berkualitas. Kedua, kendala yang dihadapi Dinas PPKB-P3A adalah kurangnya
koordinasi dari BKKBN Pusat ke tingkat Daerah, karena Urusan KB di
Kabupaten Blitar adalah Urusan Pemerintahan sesuai Otonomi daerah, dan kendala partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program KB di Kabupaten Blitar.
Kata kunci : Dinas, Keluarga Berencana, Otonomi Daerah, Pembangunan Keluarga
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dinas, Keluarga Berencana, Otonomi Daerah, Pembangunan Keluarga |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 10 Aug 2026 02:20 |
| Last Modified: | 10 Aug 2026 02:20 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/58810 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
