LINAWATI, ANGELA NADIA and Sa'adah, Nabitatus and Juliani, Henny (2017) KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 53 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA IMPLIKASI DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). _035 HAN 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANGELA NADIA LINAWATI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-abstrak.pdf Download (10kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text ANGELA NADIA LINAWATI-dapus.pdf Download (54kB)

Abstract

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bermaksud untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima berupa percepatan
pemberian jawaban atas permohonan yang diajukan masyarakat. Jika badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak kunjung menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan yang diajukan oleh
masyarakat dalam jangka waktu 10 hari, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum atau dikenal dengan keputusan fiktif positif.
Penulisan ini menggunakan metode pendeketan Yuridis Empiris, pendekatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah mengetahui dan memahami ketentuan fiktif positif. Ketentuan fiktif positif tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional Kota
Semarang karena ada ketentuan Standar Operasional Pelaksanaan dalam instansi yang juga harus ditaati. Implementasi ketentuan fiktif positif dalam prakteknya masih kurang efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Implikasi dari ketentuan fiktif positif ini dirasa menyudutkan posisi pejabat administrasi pemerintahan karena berbenturan dengan Standar Operasional Pelaksanaan dalam instansi. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan fiktif positif antara lain, baik badan dan/atau pejabat adminsitrasi pemerintahan maupun masyarakat belum memahami dengan baik dan benar ketentuan ini, banyaknya regulasi yang harus dipatuhi membuat badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dapat langsung menerbitkan keputusan, adanya batasan waktu yakni selama 10 hari kerja yang membuat badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan merasa disudutkan dan putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pada prakteknya akan mentah kembali karena proses penerbitan keputusan akan berbenturan lagi dengan Standar Operasional Pelaksanaan di masing-masing instansi sehingga putusan Pengadilan tidaklah efektif. Solusi dari adanya beberapa hambatan yang ditemui di lapangan adalah perlu dilakukannya pendalaman pemahaman mengenai ketentuan fiktif positif, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik petunjuk
pelaksanaan yang lebih implementatif, adanya kejelasan aturan mengenai syarat-syarat maupun prosedur pengajuan permohonan, dan adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan fiktif positif.
Kata Kunci : Administrasi Pemerintahan, Fiktif Positif, Standar Operasional Pelaksanaan

Actions (login required)

View Item