NOVIYANTI, TRI and Herawati, Ratna and Soemarmi, Amiek (2019) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI JAWA TENGAH. _022 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TRI NOVIYANTI 022-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-abstrak.pdf Download (79kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text TRI NOVIYANTI 022-dapus.pdf Download (132kB)

Abstract

Penyalahgunaan wewenang terjadi jika seorang hakim mengambil keuntungan dari posisinya sebagai hakim untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan
ketidakpercayaan publik dalam peradilan yang diselenggarakan untuk menegakkan keadilan. Terbentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim sehingga Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi
Yudisial (PKY) Jawa Tengah dalam mengawasi perilaku hakim serta
kendala-kendala dan solusinya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian
bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang nampak yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum dari masalah yang diteliti.
Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah pelaksanaan
wewenang PKY Jawa Tengah belum dilakukan secara optimal. Dalam pengawasan terhadap perilaku hakim, PKY Jawa Tengah melakukan tugas pemantauan dan pengawasan sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). PKY Jawa Tengah telah melakukan 49 kali pemantauan dan menerima laporan aduan adanya pelanggaran KEPPH sebanyak 120 laporan. PKY Jawa Tengah mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM) dan biaya anggaran yang terbatas. Solusinya sikap profesionalisme dan kerja sama antar pegawai PKY Jawa Tengah, mempersingkat proses pemantauan dan menghemat anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
Kata kunci : Tugas dan Wewenang, Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Pengawasan Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim

Actions (login required)

View Item