SUSILO, OSA GIRI and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Indarja, Indarja (2018) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN. _005 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OSA GIRI SUSILO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_ABSTRAK.pdf Download (61kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text OSA GIRI SUSILO_DAFPUS.pdf Download (117kB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam menyusun peraturan daerah diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat meminimalisasikan perdebatan yang terjadi antara pihak legislatif dengan pemerintah daerah agar fungsi dan sasaran peraturan daerah dalam membentuk kebijakan yang demokratis, efektif dan akuntabel dapat tercapai khususnya dalam penataan pasar modern di Kabupaten Grobogan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Grobogan dalam proses penyusunan Perda No. 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta apa saja hambatan dan solusinya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian penyusunan perda hingga diambil kesepakatan dengan disahkannya Perda Penataan Pasar.
Hasil penelitian menunjukkan fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah terbagi dalam tahap Perencanaan (menyerap aspirasi masyarakat, inisiatif dan prakarsa, kepentingan umum dan sesuai dengan aturan hukum dalam memberikan usulan Raperda); tahap Penyusunan (menyusun draft Perda bersama staf ahli melengkapi draft perda Disperindag); tahap Pembahasan (menyampaikan tanggapan, pendapat dan aspirasi kepada forum rapat); tahap Pengesahan dan Penetapan (mengesahkan dan menetapkan Perda); serta tahap Pengundangan (mengundangkan Perda bersama Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah). Hambatan dalam penyusunan perda adalah belum adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD karena pemda lebih dominan yang dapat diatasi dengan pembentukan alat kelengkapan Panitia Legislasi dan hambatan perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan komunikasi politik hingga tercapai mufakat.
Kata-kata kunci : Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah, Penataan Pasar.

Actions (login required)

View Item