PRIHATMOKO, BAMBANG and Indarja, Indarja and Hananto, Untung Dwi (2018) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014. _004 HTN 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BAMBANG PRIHATMOKO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_ABSTRAK.pdf Download (47kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_DAFPUS.pdf Download (50kB)
	Text BAMBANG PRIHATMOKO_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)

Abstract

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang berfungsi sebagai badan eksekutif adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, mengetahui hambatan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan fungsi legislasinya dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa salah satu pelaksanaan fungsi DPRD adalah legislasi, yaitu dalam hal pembentukan peraturan daerah. Dalam kurun waktu 3 tahun DPRD Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyusun 50 Perda. Pembentukan peraturan daerah ini sendiri dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.
Kata Kunci : DPRD, fungsi legislasi, Kabupaten Boyolali

Actions (login required)

View Item