MEIFRIANA, RIZZA and Suradi, Suradi and Aminah, Aminah (2018) “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA BITCOIN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. _DG 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RIZZA MEIFRIANA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - abstrak.pdf Download (89kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text RIZZA MEIFRIANA - dapus.pdf Download (182kB)

Abstract

Perkembangan teknologi turut memberikan kontribusi besar dalam kemajuan perdagangan melalui e-commerce, yang turut menghadirkan pembaharuan dalam alat pembayaran berupa virtual currency. Namun penggunaan virtual currency sebagai alat
pembayaran telah dilarang oleh Bank Indonesia dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang pada pokoknya melarang penggunaan virtual currency sebagai alat tukar termasuk bitcoin. Larangan tersebut dilatarbelakangi karena alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Skripsi ini membahas implikasi dari kehadiran bitcoin dalam regulasi Indonesia serta akan membahas mengenai
perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan bitcoin sebagai suatu komoditi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan jenis penelitian
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, adanya larangan BI terkait larangan penggunaan mata uang virtual, sejatinya tidak melarang eksistensi bitcoin sebagai suatu komoditas yang diperjual-belikan, sepanjang bitcoin tidak digunakan sebagai mata uang. Maka dari
itu, diperlukanlah suatu perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan bitcoin sebagai suatu komoditas. Kehadiran bitcoin di Indonesia berimplikasi kepada perlunya peran aktif pemerintah untuk turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan bitcoin,
mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari penggunaan virtual currency.
Kata Kunci: Bitcoin, mata uang virtual (virtual currency), alat pembayaran, perlindungan konsumen

Actions (login required)

View Item