MEGAKINTANI, ASTY and Saraswati, Retno and Diamantina, Amalia (2021) HAK MEMILIH BAGI DISABILITAS MENTAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015.-019 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu pesta rakyat. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental merupakan salah satu penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Penyandang disabilitas ini diberikan perlindungan oleh Negara. Bentuk perlindungan dari Negara kepada penyandang disabilitas mental yaitu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi disabilitas mental. Selain itu penyandang disabilitas mental juga dapat menggunakan hak politik di dalam pemilihan umum. Hak politik ini diberikan kepada penyandang disabilitas mental untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas mental diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan pelaksanaan bagi penyandang disabilitas mental di dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental dapat memberikan hak politiknya di dalam pemilihan umum dengan mendaftarkan diri kepada anggota Tempat Pemungutan suara sebagai DPT tetap sehingga penyandang disabilitas mental dapat memberikan hak pilihnya. Selain itu penyandang disabilitas mental juga memberikan surat keterangan dokter untuk melakukan pemilihan umum. Surat keterangan dokter ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental sudah sembuh dalam gangguan mentalnya. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas mental sehingga penyandang disabilitas mental dapat menggunakan haknya sebagai warga Negara.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas Mental, Hak Politik, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	22 Apr 2022 01:49
Last Modified:	22 Apr 2022 01:49
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5868

Actions (login required)

View Item