ANDRIYANI, YULIA and Soemarmi, Amiek and Wisnaeni, Fifiana (2021) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2019-2024 TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA (STUDI TERHADAP PENYELENGGARAAN HIBURAN KARAOKE).-014 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan 3 (tiga) fungsinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang seluruhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang harus dioptimalkan, salah satunya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya dengan munculnya polemik yang terjadi dalam bidang usaha karaoke sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisatakhususnya dalam bidang usaha karaoke serta hambatanapa yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan serta menggunakan kajian pustaka.Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan serta wawancara pihak terkait sebagai data pendukung. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kabupaten Jepara terdapat berbagai usaha dalam sektor pariwisata, salah satunya yakni usaha karaoke yang diatur dalam peraturan daerah dan dilaksanakannya pengawasan oleh DPRD. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan sebagai berikut : 1) mendapatkan masukan atau aduan oleh suatu pihak, 2) menentukan agenda pengawasan, 3) melaksanakan rapat dengar pendapat umum, 4) mendapatkan hasil dari rapat dengar pendapat umum, dan 5) tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat umum. Hambatan yang dihadapi adalah a) peran serta masyarakat, b) keterbatasan sumber daya manusia, c) adanya unsur kepentingan, serta d) banyaknya peraturan daerah yang terkadang tidak semua dapat diawasi. Upaya yang dilakukan adalah a) keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat, b) mengadakan sosialisasi peraturan daerah khususnya di bidang usaha karaoke, c) menggunakan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, dan d) adanya peluang untuk melakukan perubahan peraturan daerah. Menurut hemat penulis, DPRD sebagai lembaga perwakilan yang dipercaya oleh masyarakat untuk selalu berupaya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dan turut serta dalam berperan untuk masyarakat dalam segala hal permasalahan yang terjadi.
Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah, Usaha Karaoke, Kabupaten Jepara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	22 Apr 2022 01:39
Last Modified:	22 Apr 2022 01:39
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5866

Actions (login required)

View Item