SIRAIT, TRINITA YULINDA and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2018) TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBERCRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _009 Acara 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text TRINITA YULINDA SIRAIT_DAFPUS.pdf Download (135kB)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana mayantara diatur pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana mayantara mempunyai kendala pada proses pembuktian mengingat sifatnya yang tidak nyata. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, proses pembuktian tindak pidana mayantara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Kedua, kendala pada proses pembuktian tindak pidana mayantara di sidang pengadilan.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data berupa studi kepustakaan.
Pembuktian dalam tindak pidana mayantara secara khusus maupun umum mengalami perluasan alat bukti. Proses Pembuktian dimulai dari tahap penyidikan sampai di sidang pengadilan. Penyidik dalam melakukan penyidikan mengumpulkan alat bukti harus sesuai dengan prosedur manajemen penyidikan yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 dan memenuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kendala proses pembuktian dalam tindak pidana mayantara di sidang pengadilan adalah adanya perluasan alat bukti yang diatur secara umum dan secara khusus. Kendala lainnya seperti Polri sebagai penyidik mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana dan masyarakat belum menyadari bahwa pemberantasan tindak pidana mayantara adalah tanggung jawab bersama.
Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Mayantara.

Actions (login required)

View Item