PUDJIANTO, ALDIAN and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2018) TINJAUAN YURIDIS ATAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA. _008 Acara 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ALDIAN PUDJIANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text ALDIAN PUDJIANTO_DAFPUS.pdf Download (171kB)

Abstract

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Salah satu hambatan untuk mencapai tujuan nasional yaitu perilaku korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk memberantas kasus korupsi dimana salah satu kewenangannya berupa Operasi Tangkap Tangan yang di dalamnya terdapat proses penyadapan. Pada kenyataannya banyak perdebatan mengenai operasi tangkap tangan seolah melanggar hak asasi tersangka/terdakwa. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan KPK pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; Kedua, Operasi Tangkap Tangan ditinjau dari segi Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data berupa studi kepustakaan.
Upaya paksa yang berupa Operasi Tangkap Tangan yang salah satu prosesnya didukung oleh tindakan penyadapan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dan tujuan akhirnya meyakinkan hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana. Namun demikian perlu diingat, aparat penegak harus tetap memenuhi hak-hak asasi tersangka/terdakwa yang telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam tahap penyelidikan sampai dengan tahap pengadilan.
Kata Kunci: Operasi Tangkap Tangan, Penyadapan, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

Actions (login required)

View Item