KUDADIRI, ANESTASIA and Leonard, Lapon Tukan and Herawati, Ratna (2018) ACARA PEMERIKSAAN KHUSUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK. _007 Acara 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANESTASIA KUDADIRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_ABSTRAK.pdf Download (63kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text ANESTASIA KUDADIRI_DAFPUS.pdf Download (120kB)

Abstract

Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan harus selalu mengupayakan Hak-hak Warga Negaranya, di antaranya hak untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut maka dibentuklah Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam mengupayakan haknya, dimungkinkan terjadi sengketa antara Pemohon Informasi dan Badan Publik sebagai Termohon. Penulisan Hukum ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa informasi publik, secara khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap perundang-undangan yang berkaitan serta melakukan wawancara dengan hakim untuk menyempurnakan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat ditempuh dengan mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, upaya penyelesaian oleh Komisi Informasi Publik, dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dari ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk memilih ketentuan mana yang digunakan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, maka digunakan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum khusus mengesampingkan hukum umum.
Kata Kunci: Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Acara Pemeriksaan Sederhana, Pengadilan Tata Usaha Negara

Actions (login required)

View Item