UTOMO, SIGIT TIRTO and Riyanto, R. Benny and Djais, Moch. (2018) PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG. _004 Acara 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SIGIT TIRTO UTOMO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text SIGIT TIRTO UTOMO_DAFPUS.pdf Download (56kB)

Abstract

Berakhirnya masa sentralisasi pasca reformasi menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pada pelaksanaannya tidak semua urusan dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, salah satunya mengenai penjualan barang milik daerah yang mengatur barang milik daerah yang hendak dijual harus melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga lelang di bawah Kementerian Keuangan ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjualan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelaksanaan penjualan barang-barang asset pemerintah daerah Kabupaten Semarang berupa barang bergerak harus dilakukan melalui lelang non eksekusi wajib, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang non eksekusi wajib, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder sebagai data pertama dan didukung dengan wawancara untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberi kuasa dalam melakukan penjualan barang milik daerah serta KPKNL Semarang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal mulai dari administrasi Perencanaan, Persiapan Penjualan, Pelaksanaan Penjualan dan serah terima barang kepada pembeli, terdapat pula hambatan, yaitu : belum banyaknya masyarakat mengetahui mengenai lelang, beralihnya mekanisme pelaksanaan lelang menuju E-Auction, tidak ada tempat penampungan bagi barang yang hendak dijual maupun lamanya waktu yang ditetapkan dalam menetapkan pelaksanaan Lelang. Menurut penulis hambatan yang ada dapat diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti : meningkatkan sosialisasi mengenai lelang dengan turun langsung pada masyarakat, diwajibkannya aanwijzing pada mekanisme pelaksanaan lelang barang diatas Rp. 50.000.000,00 menganggarkan pada APBD untuk pembangunan gudang pengumpulan barang yang hendak dijual melalui
Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Lelang Non Eksekusi Wajib, Kabupaten Semarang

Actions (login required)

View Item