PERANGINANGIN, MEILIA and Pujiyono, Pujiyono and Juliani, Henny (2019) ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2633K/Pid.Sus/2018 jo Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2018PT.DKI jo Nomor: 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst). _PDN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MEILIA PERANGINANGIN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - abstrak.pdf Download (286kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (720kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - dapus.pdf Download (330kB)
	Text MEILIA PERANGINANGIN - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)

Abstract

Pemerintah sebagai penyelenggara negara diberi kewenangan untuk
mengatur, mengurus dan mengelola wilayahnya beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Salah satu bentuk pengelolaan di bidang sumber daya alam adalah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup). Akan tetapi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seringkali menjadi sumber permasalahan. Hal ini disebabkan banyaknya penerbitan izin usaha yang tidak sesuai prosedur demi menguntungkan dirinya sendiri maupun suatu korporasi. Salah satunya seperti kasus korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Nur Alam yang mana dalam putusannya ada perbedaan penerapan hukum mengenai tindak pidana serta lamanya pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi studi putusan dan wawancara dengan Panitera Muda Mahkamah Agung.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, pada tingkat Kasasi Nur Alam dikenai Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mengenai gratifikasi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sementara pada tingkat Banding dan Pertama Nur alam dikenai Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai
penyalahgunaan kewenangan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pada tingkat banding pidana penjara diperberat yaitu selama 15 (lima belas) tahun dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.2.781.000.000,00 (dua
miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pencabutan hak politik sama 5 (lima) tahun.
Perbedaan penerapan hukum antara putusan kasasi dengan banding dan tingkat pertama dikarenakan Mahkamah Agung yang menilai tidak terbuktinya unsur “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu perkara ini sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi dan Negeri menilai ke semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan telah terbukti di dalam pembuktian persidangan bahkan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si tentang kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan perbuatan terdakwa untuk memperberat pidana yang
diberikan.
Kata Kunci : Penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan.

Actions (login required)

View Item