ARINDANG, SAVA KILAU and Cahyaningtyas, Irma (2021) URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN SISTEM NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA.- 008 ACARA 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Korupsi merupakan masalah serius bagi suatu negara karena mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta menciptakan permasalahan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik akibat kerugian negara yang dihasilkan karena proses penyelesaian yang mengutamakan memenjarakan pelaku atau kerugian keuangan negara yang tidak dapat dikembalikan. Sedangkan dalam United Nations against Corruption yang menjadi cikal bakal ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mewajibkan tiap-tiap negara peserta untuk membuat sebuah aturan untuk dapat melakukan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tanpa putusan pemidanaan, sehingga muncul keharusan bagi Indonesia untuk segera mengatur ketentuan tersebut.
Pada penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian mengenai asas hukum, sistematika hukum yang ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan juga bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum baik nasional maupun internasional sebagai faktor penentu dari hasil suatu penelitian.
Perkembangan pengaturan mengenai perampasan aset dimulai dalam ketentuan internasional seperti The Vienna Convention, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, dan United Nations Convention against Corruption dan dalam ketentuan nasional yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya dapat melakukan perampasan aset tanpa putusan pemidanaan apabila terdakwa dinyatakan meninggal dunia. Keharusan melakukan pengaturan perampasan aset juga didasari oleh beberapa hal, yaitu keikutsertaan Indonesia dalam United Nations Convention against Corruption dan Stolen Asset Recovery Initiative, hubungan kerjasama Mutual Legal Assistance yang telah dijalin Indonesia dengan negara lain dan yang utama adalah kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tidak dapat dikembalikan.
Pada perkembangannya, aturan tersebut belum efektif untuk mengatasi kerugian keuangan negara maka perlu dilakukan pengaturan perampasan aset tanpa putusan pemidanaan sesegera mungkin dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Pelaksanaan ketentuan tersebut tentu akan menghadapi beberapa hambatan mulai dari aspek substansi hukum dimana ketentuan ini merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga harus mengadopsi peraturan yang sama dari negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama. Dalam aspek struktur hukum, dimana dalam proses perampasan aset harus ditentukan lembaga tertentu yang memiliki wewenang sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan, dan yang terakhir akibat kultur hukum yang terbiasa menggunakan perampasan aset secara konvensional perlu dilakukan indoktrinasi terhadap perubahan paradigma dalam sistem non-conviction based asset forfeiture.
Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Perampasan Aset; Korupsi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	21 Apr 2022 07:08
Last Modified:	21 Apr 2022 07:08
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5858

Actions (login required)

View Item