PRAKOSO, BINTANG ADI and Susetyorini, Peni and Rebala, Lazarus Tri Setyawanta (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA BAWAH AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. _HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Bintang Adi P - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Bintang Adi P - abstrak.pdf Download (583kB)
	Text Bintang Adi P - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text Bintang Adi P - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)
	Text Bintang Adi P - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Bintang Adi P - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (771kB)
	Text Bintang Adi P - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text Bintang Adi P - dapus.pdf Download (417kB)

Abstract

Perkembangan teknologi di bidang eksplorasi laut memicu timbulnya berbagai klaim atas objek bersejarah dan meningkatnya perburuan yang mengancam kelestarian objek-objek bersejarah di dasar laut. Dikarenakan penemuan tersebut mengandung nilai historis, arkeologis, sekaligus nilai komersiil. Hal ini menimbulkan masalah kepemilikan atas penemuan tersebut karena banyaknya kepentingan berbagai pihak di dalamnya, serta perlunya suatu instrumen hukum yang dapat melindungi warisan budaya bawah air yang kian terancam.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepemilikan warisan budaya bawah air yang ditemukan di wilayah perairan internasional dan bagaimana perlindungan warisan budaya bawah air dalam Hukum Internasional.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian mengemukakan, kepemilikan warisan budaya di wilayah perairan internasional memang tidak secara rinci diatur konvensi internasional seperti UNCLOS 1982 dan Konvensi UNESCO 2001. Konvensi-konvensi tersebut lebih mengedepankan isu perlindungan warisan budaya bawah air, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai isu kepemilikan. Sedangkan pengaturan hukum internasional mengenai warisan budaya bawah air secara umum diatur dalam UNCLOS 1982, Pasal 149 dan Pasal 303 secara spesifik diatur dalam Konvensi UNESCO 2001 yang mengutamakan no commercial exploitation. Pengaturan ini menjadikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya menjadi prioritas bagi masyarakat internasional karena pada dasarnya setiap negara wajib melindungi dan bekerjasama guna melestarikan warisan budaya bawah air.
Kata Kunci : Warisan budaya bawah air, perlindungan hukum, UNESCO Convention, UNCLOS

Actions (login required)

View Item