MARIA, DEBBY ANDI and Djais, Moch and Marjo, Marjo (2018) PENDAFTARAN PEGADAIAN SWASTA MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN. _001 Acara 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DEBBY ANDI MARIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text DEBBY ANDI MARIA_DAFPUS.pdf Download (92kB)

Abstract

Di sekeliling masyarakat banyak terdapat pegadaian swasta yang tunduk kepada Pasal 1150-1160 KUHPerdata dan dalam kelembagaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Pegadaian swasta menurut POJK tersebut harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi namun pegadaian swasta sudah aja sebelum POJK tersebut diundangkan, sehingga berbagai bentuk dari pegadaian swasta ini maka dalam POJK tersebut memberi pengecualian pada pegadaian swasta yang sudah melakukan usahanya sebelum POJK tersebut diundangkan dalam pendaftaran bebas dari bentuk badan hukum dan diberi waktu 2 (dua) tahun untuk mendaftar sejak POJK diundangkan, namun setelah terdaftar pegadaian swasta tersebut harus mengikuti peraturan dari POJK tersebut. Pengajuan izin usaha diberi waktu 3 (tiga) tahun sejak POJK ini diundangkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendaftaran pegadaian swasta yang sesuai dengan POJK tersebut, akibat hukum dari pegadaian swasta yang tidak terdaftar sesuai POJK, dan tanggungjawab pegadaian swasta terhadap barang gadai yang sudah di eksekusi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pendaftaran pegadaian swasta yang sesuai dengan POJK tersebut adalah memenuhi ketentuan pada KUHPerdata dan POJK tersebut, kemudian apabila selama kurun waktu yang ditentukan tidak mendaftarkan dan mengajukan izin maka Usaha Pegadaian swasta menjadi melawan hukum atau illegal. Pegadaian swasta yang melakukan eksekusi dalam kurun waktu sebelum POJK ini muncul hingga 1 Agustus 2018 masih sah asalkan sesuai KUHPerdata.
Kata Kunci: Pegadaian Swasta, Pendaftaran, Eksekusi, Jasa Keuangan

Actions (login required)

View Item