OKTAVIANY, DWI LUKY and Mahmudah, Siti and Triyono, Triyono (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 740 K/PDT.SUS/2010 DALAM PERKARA KEPAILITAN PENTA-SPU JOINT OPERATION. _154 DG 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -abstrak.pdf Download (6kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB)
	Text 154 DWI LUKY OKTAVIANY -dapus.pdf Download (58kB)

Abstract

Joint Operation merupakan perkumpulan dua badan atau lebih dalam melakukan suatu kerja sama untuk sementara waktu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun kreditornya. Dalam praktik ditemukan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Joint
Operation sebagaimana kasus antara PT Bali Turtle Island Development dengan Penta-SPU Joint Operation.
Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dapat dihasilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/PDT.SUS/2010 mengabulkan permohonan pernyataan pailit Joint Operation dengan pertimbangan telah terpenuhinya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertimbangan tersebut didasari bahwa di dalam Joint Operation terdapat minimal 2 kreditor yang merupakan peserta Joint Operation itu sendiri yang berkedudukan dan bertanggung jawab sebagaimana sekutu dalam Persekutuan Perdata sesuai Pasal 1618 s.d. Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal permohonan pernyataan pailit
diajukan, maka yang berhak mengajukan adalah masing-masing anggota Joint Operation.
Kata Kunci : Kepailitan, Joint Operation, Kreditor.

Actions (login required)

View Item