RIFKI, FAISHAL and Turisno, Bambang Eko and Suradi, Suradi (2019) PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP TAGIHAN KREDIT MELALUI DEBT COLLECTOR (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012). _153 DG 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 153 FAISHAL Rifki-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-abstrak.pdf Download (74kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 153 FAISHAL Rifki-dapus.pdf Download (136kB)

Abstract

Pada Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 yang digunakan sebagai dasar bahwa, menggunakan jasa dari pihak ketiga ini diperbolehkan, dan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 yaitu pengaturan kerjasama dengan pihak lain, yang berisi tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 atas perubahan peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran. Menggunakan
jasa pihak ketiga (debt collector) untuk melakukan penagihan hutang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak penyewa jasa, dengan melakukan intimidasi dan teror kepada nasabah maka perlu adanya perlindungan kepada nasabah perbankan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur terkait tagihan kredit melalui debt collector dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.3192 K/Pdt/2012 terkait tagihan kredit melalui debt
collector.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis deksriptif kualitatif.
Perlindungan hukum untuk nasabah kredit sendiri terkait dengan penagihan menggunakan debt collector melanggar Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3) PBI 14/2/PBI/2012. Penagihan tanpa etika juga melanggar Pasal 21 Ayat (1) PBI 14/2/PBI/2012. PBI No. 14/2/PBI/2012 mengatur secara lebih terperinci mengenai
penagihan hutang dengan menggunakan debt collector. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.3192 K/Pdt/2012 terkait tagihan kredit melalui debt collector disini ditentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak
Standard Chartered Bank telah salah dalam melakukan penagihan kredit macet nasabahnya karena menggunakan cara-cara pendekatan intimidasi dan penekanan yang di dalam PBI Pasal 17B ayat (1) dan (2).
Kata Kunci : perlindungan nasabah, tagihan kredit, debt collector

Actions (login required)

View Item