SITORUS, BENAYA ARI PATRA and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2019) ANALISA YURIDIS KEWAJIBAN NOTIFIKASI TERHADAP TINDAKAN MERGER PERUSAHAAN IMPORTIR TELEPON SELULER (STUDI MERGER PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK DAN PT AXIOO INTERNASIONAL INDONESIA). _149 DG 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 149 Benaya Ari Patra S-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-abstrak.pdf Download (51kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text 149 Benaya Ari Patra S-dapus.pdf Download (139kB)

Abstract

Hukum persaingan usaha berupaya melindungi persaingan yang
sehat dengan mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan/notifikasi kepada KPPU terhadap tindakan merger yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjatuhkan putusan
terhadap PT Erajaya Swasembada, Tbk yang diduga terlambat melakukan pemberitahuan mergernya dengan PT Axioo Internasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi KPPU dalam keterlambatan kewajiban notifikasi merger bagi perusahaan importir telepon seluler, serta untuk
mengetahui kendala yang dialami oleh perusahaan IT Telepon Seluler untuk memenuhi kewajibannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara (in-depht inverview) dengan KPPU, Kementerian Perdagangan, dan PT Erajaya Swasembada Tbk untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta dihubungkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian hukum menemukan pelaksanaan pengawasan dan
penegakan hukum terkait keterlambatan notifikasi merger oleh KPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana merger dilakukan untuk memenuhi kewajiban mendirikan industri telepon seluler adalah dikecualikan oleh UU Persaingan Usaha, dan untuk menghindari kendala mahalnya biaya untuk mendirikan industri telepon seluler.
Kata Kunci : Notifikasi/Pemberitahuan, Merger, Perusahaan IT Telepon Seluler

Actions (login required)

View Item