HARAHAP, MARA HALIM and Njatrijani, Rinitami and Sutrisno, Putri Ayu (2026) ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI EASY CASH (Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). _199 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARA HALIM HARAHAP_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text MARA HALIM HARAHAP_DAFPUS.pdf Download (214kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan terhadap sistem keuangan, salah satunya melalui kemunculan financial technology (fintech) berupa layanan pinjaman online berbasis peer to peer lending. Kemudahan akses pembiayaan yang ditawarkan tidak lepas dari penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian klausula baku pada aplikasi pinjaman online Easy Cash dengan asas keseimbangan, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah atas adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang didukung oleh studi kepustakaan dan analisis terhadap kasus konkret perjanjian pinjaman yang dialami oleh penerima dana berinisial MH.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada Pasal 11.3 perjanjian Easy Cash mengenai Perubahan dan Pengesampingan, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak melalui mekanisme deemed consent (diam dianggap setuju). Klausula baku Easy Cash terbukti tidak memenuhi asas keseimbangan di sepanjang siklus kontrak, baik pada tahap pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual karena seluruh substansi perjanjian ditetapkan secara sepihak tanpa ruang negosiasi bagi konsumen. Klausula tersebut bertentangan dengan unsur kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 46 ayat (2) huruf g Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, sehingga klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat diwujudkan melalui mekanisme preventif, berupa pemenuhan syarat sahnya perjanjian dan pengawasan oleh OJK, serta mekanisme represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti BPSK dan LAPS Sektor Jasa Keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengaturan mengenai mekanisme perubahan perjanjian secara sepihak serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.
Kata kunci: klausula baku, asas keseimbangan, perlindungan konsumen, pinjaman online.

Actions (login required)

View Item