DONIDA, LAURENSIUS RENO and Marjo, Marjo and Sukinta, Sukinta (2026) AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 190/PDT.SUS-PKPU/2022/PN NIAGA.JKT.PST). _060 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_ABSTRAK.pdf Download (271kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (746kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (677kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_DAFPUS.pdf Download (299kB)
	Text LAURENSIUS RENO DONIDA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peningkatan sengketa utang-piutang dunia usaha memicu penggunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai instrumen preventif menghindari kepailitan Debitor. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 190/Pdt.Sus PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai pengesahan perjanjian perdamaian Perseroan Terbatas Krakatau Engineering menjadi bukti nyata restrukturisasi utang triliunan rupiah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum, kedudukan, pelaksanaan oleh Debitor, serta akibat hukum pasca putusan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data sekunder sebagai data utama dikumpulkan melalui studi dokumen, didukung data primer berupa wawancara terbatas dengan Hakim Pengadilan Niaga dan Advokat. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif guna menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan landasan hukum perjanjian perdamaian bersandar secara kumulatif pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Het Herzien Inlandsch Reglement, dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan kedudukan sebagai novasi objektif dan executoriale titel. Pelaksanaan kewajiban Rp2.874.936.708.103,69 oleh Perseroan Terbatas Krakatau Engineering direalisasikan melalui pembayaran tunai berkala setiap Desember dan konversi utang menjadi saham. Konversi saham tersebut terikat ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta menghadapi hambatan izin modal non-APBN yang ketat dari perusahaan induk, Kementerian BUMN, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pengesahan perdamaian memicu lima akibat hukum fundamental, yaitu novasi objektif, daya ikat universal bagi Kreditor konkuren, kekuatan eksekutorial yang mengunci kompetensi absolut Pengadilan Niaga, berakhirnya masa penundaan pembayaran, serta sanksi kepailitan otomatis yang di lapangan dimitigasi melalui mekanisme Surat Peringatan bertahap.
Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Perdamaian, Homologasi, Akibat Hukum, Debitor.

Actions (login required)

View Item