CHAIRUNNISA, TAHANI and Cahyaningtyas, Irma and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2026) PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SIBER TUGAS AKHIR – SKRIPSI. _065 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TAHANI CHAIRUNNISA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_DAFPUS.pdf Download (120kB)
	Text TAHANI CHAIRUNNISA_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kompleksitas tindak pidana siber yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil bagi korban. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai mekanisme pemberian restitusi dalam tindak pidana siber, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih belum diatur secara tegas sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana siber serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemenuhan hak restitusi melalui pengajuan permohonan restitusi, pembuktian kerugian korban, pencantuman tuntutan restitusi dalam surat tuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi aspek substansi hukum berupa pengambilan pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek struktur hukum berupa kompleksitas pembuktian alat bukti elektronik, keterbatasan kompetensi aparat, koordinasi antar lembaga, serta kesulitan penelusuran aset digital, dan aspek budaya hukum berupa kendala perbedaan bahasa, yurisdiksi, serta kehadiran korban warga negara asing dalam proses peradilan. Maka, diperlukan penguatan substansi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan budaya hukum yang berorientasi pada perlindungan hak korban agar pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana siber dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Restitusi, Korban, Tindak Pidana Siber, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item