KUSUMA, NANDALIA DIAN and Aminah, Aminah and Islamiyati, Islamiyati (2026) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN KERJA SAMA PENAMPILAN ARTIS: (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2107 K/PDT/2015). _136 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_ABSTRAK.pdf Download (119kB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text NANDALIA DIAN KUSUMA_DAFPUS.pdf Download (148kB)

Abstract

Tindakan pembatalan sepihak terhadap perjanjian kerja sama penampilan artis sering menimbulkan sengketa mengenai dasar pertanggungjawaban hukum para pihak, khususnya terkait klasifikasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2107 K/Pdt/2015 mengenai pembatalan sepihak perjanjian kerja sama serta akibat hukum yang ditimbulkannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan mengkaji akibat hukum dari pembatalan sepihak perjanjian kerja sama penampilan artis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian, khususnya terkait penerapan asas pacta sunt servanda dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengkualifikasikan pembatalan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa melalui mekanisme pembatalan perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, serta melanggar hak subjektif pihak lain yang telah beritikad baik melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi materiil bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perjanjian berdasarkan itikad baik dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.
Kata Kunci: Pembatalan Sepihak, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, Pacta Sunt Servanda, Ganti Rugi.

Actions (login required)

View Item