SABITA, AISYAH KEISHA T and Roisah, Kholis and Susetyorini, Peni (2026) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH RADIOAKTIF DI LAUT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pembuangan Limbah Radioaktif PLTN Fukushima Daiichi Jepang ke Samudra Pasifik). _034 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AISYAH KEISHA TSABITA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_ABSTRAK.pdf Download (119kB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text AISYAH KEISHA TSABITA_DAFPUS.pdf Download (165kB)

Abstract

Pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik oleh Jepang yang resmi dimulai pada 24 Agustus 2023 dan berlangsung selama tiga dekade menimbulkan kontroversi serta berbagai kecaman dari berbagai kalangan serta menimbulkan persoalan hukum internasional yang kompleks terkait dengan perlindungan lingkungan laut. Terlepas dari dukungan International Atomic Energy Agency (IAEA), sejumlah studi ilmiah menunjukkan bahwa radionuklida selain tritium masih terkandung dalam air limbah tersebut. Sementara itu, UNCLOS 1982 tidak mengatur secara spesifik mengenai pertanggungjawaban negara atas pembuangan limbah radioaktif, sehingga menimbulkan celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembuangan limbah radioaktif di laut menurut hukum internasional serta menganalisis bagaimana konsistensi hukum internasional dalam menetapkan pertanggungjawaban Jepang atas pembuangan limbah radioaktif PLTN Fukushima Daiichi di Samudra Pasifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan spesifikasi deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembuangan limbah radioaktif di kawasan laut yang diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional masih belum diatur secara khusus, sehingga hal ini menimbulkan adanya celah penegakan (enforcement gap) akibat lemahnya mekanisme sanksi dan ketiadaan forum penyelesaian sengketa yang bersifat wajib. Meskipun demikian, adanya fragmentasi dari beberapa instrumen hukum internasional tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban Jepang sebagaimana yang diatur dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), dimana unsur atribusi negara dan pelanggaran kewajiban internasional telah terpenuhi secara kumulatif serta ketidaksesuaian tindakan Jepang terhadap kewajiban substantif dan prinsip hukum lingkungan internasional yang berlaku.
Kata kunci : Pertanggungjawaban negara, Limbah radioaktif UNCLOS 1982, Fukushima Daiichi

Actions (login required)

View Item