Lolowang, Adinda Cisilia Cendrawasih and Cahyaningtyas, Irma and Marjo, Marjo (2026) TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. _064 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Adinda Cisilia Cendrawasih Lolowang_DAFPUS.pdf Download (189kB)

Abstract

Penyitaan barang bukti merupakan salah satu upaya paksa yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi sekaligus mendukung pengembalian kerugian keuangan negara. Meskipun pengaturannya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), masih terdapat beberapa persoalan normatif yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyitaan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia serta menganalisis sinkronisasi norma hukum yang mengatur penyitaan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyitaan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi membentuk suatu sistem yang saling melengkapi, di mana KUHAP mengatur aspek prosedural penyitaan, UU Tipikor mengatur ketentuan khusus mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, sedangkan KUHP mengatur aspek hukum pidana materiil berupa perampasan sebagai akibat hukum atas benda yang telah disita. Selain itu, sinkronisasi norma secara vertikal maupun horizontal pada dasarnya telah terpenuhi karena tidak ditemukan pertentangan norma yang bersifat fundamental. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penegasan dalam penerapannya, terutama mengenai mekanisme penyitaan dalam keadaan mendesak, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta koordinasi kewenangan penyitaan oleh institusi penyidik yang berbeda agar penerapan ketentuan KUHAP sebagai hukum acara pidana umum dan UU Tipikor sebagai ketentuan khusus dapat berlangsung secara konsisten serta memberikan kepastian hukum dalam penyitaan barang bukti pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Penyitaan Barang Bukti, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Sinkronisasi Norma, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item