MAHALIA, AQILA and Njatrijani, Rinitami and Anggayasti, Umaira Hayuning (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM KLAIM JAMINAN KEMATIAN : STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. _205 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AQILA MAHALIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (720kB)
	Text AQILA MAHALIA_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text AQILA MAHALIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text AQILA MAHALIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text AQILA MAHALIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text AQILA MAHALIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text AQILA MAHALIA_DAFPUS.pdf Download (131kB)

Abstract

Hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam memperoleh Klaim Jaminan Kematian serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila peserta dan ahli waris tidak memperoleh haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh manfaat Jaminan Kematian berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan akibat tunggakan iuran perusahaan yang mengakibatkan tertundanya pemenuhan hak peserta dan ahli waris. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih berorientasi pada aspek administratif dan kepatuhan kepesertaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak pihak yang dirugikan. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi peserta/ahli waris dalam memperoleh Klaim Jaminan Kematian.
Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kematian, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item