KUSYUNIADI, Indraya and Buchori, Imam (2020) EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PADA KAWASAN CAGAR ALAM GEOLOGI KARANGSAMBUNG. Masters thesis, School of Postgraduate Studies.

	Text TESIS_2020_INDRAYA_KUS_COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I_PENDAHULUAN_TESIS.pdf Download (422kB)
	Text BAB II_TINJAUAN PUSTAKA_TESIS.pdf Download (315kB)
	Text BAB III_METODE PENELITIAN_TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text BAB IV_PEMBAHASAN DAN HASIL_TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB V_PENUTUP_TESIS.pdf Download (103kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_TESIS.pdf Download (123kB)

Abstract

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung (KCAGK) adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil, sehingga mendapat julukan sebagai “Black Box” dari proses alam semesta. Kebijakan tata ruang (RTRW) menetapkan KCAGK sebagai kawasan strategis sebagai fungsi daya dukung lahan. Konsekuensinya adalah aktifitas yang dapat mengubah bentukan geologi dilarang. Kegiatan penambangan masih menjadi ancaman hilangnya keanekaragaman bebatuan yang dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada aspek pengawasan yang terindikasi lemah dalam penyelenggaraan pentaan ruang, melalui aspek kelembagaan dan masyarakat. Aspek kelembagaan terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indinesia (LIPI) dan pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan aspek mayarakat diwakili tokoh lokal dan penambang. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif melalui studi deskriptif, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah studi statistik deskriptif dalam bentuk tabel atau grafik. Dalam melengkapi analisis maka hasil temuan penelitian akan digabung metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum efektivnya peran kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan Peraturan Daerah (Perda) RTRW di KCAGK, dilihat dari 1) sosialisasi kebijakan, 2) perizinan penambangan, 3) penerapan insentif dan disinsentif, 4) pembiayaan dan 5) kepedulian lingkungan. Perlu suatu perbaikan dalam meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat, diantaranya 1) BKPRD perlu ditinjau ulang keberadaannya, 2) peran masyrakat perlu di berikan secara luas dalam pengawasan lingkungan di KCAGK, 3) sistem pengawasan perlu melakukan inovasi dan terobosan melalui tekonologi informasi (IT).
Kata Kunci: Kebijakan RTRW, Kawasan Cagar Alam Geologi, Efetivitas, Pengawasan, Kelembagaan, Masyarakat.

The Karangsambung Geological Nature Reserve (KCAGK) area is a region that has unique rocks and fossils, so that it has been called "Black Box" of the processes of the universe. The spatial
policy (RTRW) establishes KCAGK as a strategic area as a function of land carrying capacity. The consequence is that activities that can change geological formations are prohibited. Mining activities still exist a threat to the loss of protected geodiversity. This research focuses on implemantation stage that are indicated to be weak in spatial planning process, through institutional and awareness from the community. The institutional aspect consists of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and the local government through the Regional Spatial Planning Coordinating Board (BKPRD), while aspects of society are represented by local figures and miners. This research uses quantitative methods through descriptive studies. In completing the analysis the research findings will be combined with qualitative methods through observation and
interviews. The results obtained from this research are the ineffectiveness of the role of institutions and awareness from the community in the implementation of spatial planning regulations (RTRW) in KCAGK, based on 1) policy socialization, 2) mining licensing, 3) application of incentives and disincentives, 4) financing and 5) environmental awareness. There needs to be an improvement in increasing the role of institutions and society, including 1) BKPRD needs to be reviewed for its existence, 2) community involvement needs to be given broadly in environmental monitoring at KCAGK, 3) the surveillance system needs to innovate and breakthrough through information technology (IT).
Keywords: Spatial Planning Policy, Geological Nature Reserve, Effectiveness, Implementation, Institutional, Community.

Actions (login required)

View Item