ZAFIRA, ZAHRA ZEIFA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2026) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PERATURAN DI BIDANG PELAYARAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP MINAT INVESTOR ASING PADA BISNIS SEKTOR PELAYARAN INDONESIA. _193 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_ABSTRAK.pdf Download (163kB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text ZAHRA ZEIFA ZAFIRA_DAFPUS.pdf Download (214kB)

Abstract

UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran membawa perubahan substansial pada persyaratan investasi asing di sektor pelayaran Indonesia, termasuk kenaikan persyaratan ukuran kapal minimum dari 5.000 menjadi 50.000 Gross Tonnage per kapal. Penelitian ini mengkaji latar belakang serta alasan yuridis dan ekonomis yang melatarbelakangi perubahan peraturan pelayaran tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan peraturan pelayaran terhadap iklim investasi asing di sektor pelayaran Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 66 Tahun 2024 memiliki justifikasi konstitusional yang kuat, namun mengandung kelemahan instrumental, karena kenaikan persyaratan Gross Tonnage sebesar sepuluh kali lipat dinilai tidak proporsional dan berpotensi melanggar prinsip inner morality of law. Perubahan tersebut terbukti berdampak negatif terhadap iklim investasi asing, ditunjukkan oleh perlambatan pertumbuhan Penanaman Modal Asing dari 21,0 persen menjadi 0,1 persen pada tahun 2025 serta adanya potensi klaim indirect expropriation dalam kerangka Bilateral Investment Treaties yang ditandatangani Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi proporsionalitas persyaratan Gross Tonnage, perbaikan desain ketentuan peralihan yang lebih genuine, serta kebijakan yang secara simultan memperkuat industri galangan kapal nasional.
Kata Kunci: Asas Cabotage, Investasi Asing, Pelayaran.

Actions (login required)

View Item