EUGENIA, HINDTHU SAISYA and Prabandari, Adya Paramita and Roisah, Kholis (2026) TINJAUAN YURIDIS DAN ETIS ATAS INTEGRASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PROSES LEGISLASI UNI EMIRAT ARAB. _33 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_ABSTRAK.pdf Download (223kB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text HINDTHU SAISYA EUGENIA_DAFPUS.pdf Download (250kB)

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proses legislasi di Uni Emirat Arab, melalui penerapan berbagai kebijakan dan inovasi digital. Meskipun demikian, penggunaan AI dalam pembentukan norma hukum belum diikuti dengan pengaturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawabannya sehingga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan AI dalam proses legislasi di Uni Emirat Arab serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip good governance dan standar etika AI global.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam proses legislasi di Uni Emirat Arab telah memperoleh legitimasi fungsional melalui berbagai strategi nasional dan kebijakan pemerintah, namun belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Integrasi AI pada proses legislasi telah mencerminkan prinsip efektivitas, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi masih menyisakan tantangan berupa keterbatasan transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan potensi regulatory gap. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam proses legislasi harus tetap berada di bawah pengawasan manusia serta didukung pengaturan hukum yang lebih komprehensif agar selaras dengan prinsip good governance dan standar etika AI global.
Kata Kunci: Artificial Intelligence; Legislasi; Uni Emirat Arab.

Actions (login required)

View Item