ROMOLO, KHAIRO HAFIZ and Prananingtyas, Paramita and Ananingsih, Sri Wahyu (2026) PELAPORAN PEMILIK MANFAAT DENGAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO) SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG). _213 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_ABSTRAK.pdf Download (203kB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text KHAIRO HAFIZ ROMOLO_DAFPUS.pdf Download (129kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi yang kurang optimal dari prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dan pelaporan Ultimate Beneficial Owner (UBO) bagi perusahaan di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). Isu-isu yang dibahas meliputi bagaimana pengaturan prinsip KYBO dan pelaporan UBO bagi perusahaan di Indonesia serta hubungannya dengan pilar-pilar GCG. Penelitian ini juga menganalisis hambatan dalam penerapan prinsip KYBO dan pelaporan UBO di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademis yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dan pelaporan Ultimate Beneficial Owner (UBO) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 belum sepenuhnya efektif akibat adanya celah hukum, tingkat kepatuhan korporasi yang rendah, dan tumpang tindih kewenangan pengawasan. Struktur kepemilikan berlapis dan praktik nominee yang menghambat pengungkapan pemilik manfaat sesungguhnya semakin memperparah masalah-masalah tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kerangka regulasi kepemilikan manfaat ke tingkat undang-undang guna memperkuat kepastian hukum dan memastikan sanksi yang berdampak nyata. Platform data terintegrasi antar lembaga dan upaya sosialisasi yang terstruktur juga diperlukan demi tercapainya Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia.
Kata Kunci: Ultimate Beneficial Owner, Know Your Beneficial Owner, Good Corporate Governance

Actions (login required)

View Item