ROSDIAWAN, DAMARIO RAKA and Cahyaningtyas, Irma and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2026) EFEKTIVITAS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI._061 acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_ABSTRAK.pdf Download (145kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_DAFPUS.pdf Download (157kB)
	Text DAMARIO RAKA ROSDIAWAN_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peran dan efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang olehundang-undang untuk bertindak selaku penuntut umum, dan dalam perkara tindak pidana korupsi diberikan pula kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti serta menemukan tersangka. Mekanisme ini menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Keberadaan kewenangan tersebut berpotensi mempercepat proses penanganan perkara korupsi, terutama dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengkaji peran dan menganalisis efektivitas peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui data primer berupa wawancara terhadap jaksa di bidang pidana khusus, serta data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meliputi penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, pembuktian di persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hingga pemulihan aset. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, pelaksanaan peran tersebut sudah berjalan cukup efektif meskipun belum mencapai taraf optimal. Hal ini ditandai antara lain oleh tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebesar 79% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia Januari 2025. Meski demikian, masih diperlukan penguatan kompetensi jaksa, pemerataan beban perkara, penguatan sarana teknologi, dan reformasi budaya hukum agar efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dapat mencapai taraf yang optimal.
Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Efektivitas

Actions (login required)

View Item