GULTOM, GRANDY ANDREAS MAULITUA and Prananingtyas, Paramita and Irawati, Irawati (2026) ANALISA YURIDIS PEMBERIAN HAK MONOPOLI DAN PENGECUALIAN MAKSIMAL KEPADA BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. _196 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_ABSTRAK.pdf Download (196kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text GRANDY ANDREAS MAULITUA GULTOM_DAFPUS.pdf Download (213kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan baru mengenai perluasan hak monopoli dalam sistem hukum ekonomi nasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji implementasi pemberian hak monopoli dan pengecualian maksimal kepada BUMN beserta anak usahanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Selain itu penelitian ini menelaah potensi disharmonisasi pengaturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketiadaan parameter yang jelas mengenai diskresi Presiden dan belum adanya peraturan pelaksana. Selain itu terdapat disharmonisasi normatif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akibat perluasan hak monopoli kepada entitas privat yakni anak usaha BUMN tanpa penetapan setingkat undang-undang. Hal ini mendistorsi persaingan usaha dan membatasi pengawasan otoritas antimonopoli yaitu KPPU. Pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana yang transparan untuk mengharmoniskan aturan tersebut.
Kata Kunci: BUMN, Monopoli, Pengecualian Absolut.

Actions (login required)

View Item