Faturrahman, M. Faturrahman and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2026) PELAKSANAAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW OLEH МАНКАМАН KONSTITUSI SEBAGAI PERWUJUDAN SISTEM CHECKS AND BALANCES DI INDONESIA. _062 HTN 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Faturrahman_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text M. Faturrahman_ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text M. Faturrahman_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text M. Faturrahman_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text M. Faturrahman_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text M. Faturrahman_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text M. Faturrahman_DAFPUS.pdf Download (161kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara berjalan harus berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, termasuk kekuasaan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. Dalam praktiknya, produk legislasi tetap dapat menimbulkan persoalan konstitusional, baik dari segi materi muatan maupun proses pembentukannya, sehingga diperlukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas bentuk checks and balances Mahkamah Konstitusi dengan lembaga pembentuk undang-undang serta dampak judicial review terhadap produk legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan menelaah data sekunder berupa peraturan dan literatur terkait. Dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang diteliti. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk checks and balances di Indonesia terlihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melakukan judicial review yaitu menguji undang-undang yang telah dibentuk oleh DPR bersama Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma tanpa mengambil alih fungsi pembentukan undang-undang. Dampak judicial review terhadap produk legislasi apabila permohonan dikabulkan adalah hilangnya kekuatan hukum mengikat suatu norma, perubahan pemaknaan norma melalui putusan bersyarat, munculnya kebutuhan tindak lanjut perbaikan legislasi oleh DPR dan Presiden serta sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang selanjutnya. Dengan demikian, judicial review menjadi instrumen penting untuk menjaga supremasi konstitusi dan mendorong pembentukan undang-undang yang lebih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penulis menyarankan diperlukan tindak lanjut yang konsisten terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta peningkatan kualitas pembentukan undang-undang agar selaras dengan konstitusi.
Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Checks and Balances

Actions (login required)

View Item